Udin Shaputra Malik Soroti Kebingungan Warga Soal Program Sampah Gratis

MAKASSAR, BKM — Anggota DPRD Kota Makassar, dr Udin Shaputra Malik, menyoroti kebingungan masyarakat terkait program sampah gratis yang belakangan banyak dikeluhkan warga. Isu tersebut mencuat saat ia melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihannya.

Menurut dr Udin, banyak warga mempertanyakan inkonsistensi kebijakan, khususnya terkait janji penggratisan retribusi sampah yang kini justru disertai syarat tertentu.

“Ada warga yang bertanya, kenapa dulu dibilang gratis, tapi sekarang ada syarat, misalnya 450 VA-900 VA-Subsidi (R-1/TR), dan seterusnya. Ini yang menimbulkan kebingungan di masyarakat,” ungkapnya, Jumat (13/2/2026).

Ia menjelaskan, persoalan keterlambatan pengangkutan sampah di sejumlah wilayah juga telah disampaikan kepada warga. Keterlambatan tersebut, kata dia, dipengaruhi oleh keterbatasan armada pengangkut serta terjadinya bottleneck di TPA Antang.

“Kendala utamanya ada pada armada dan antrean panjang di TPA Antang. Itu yang menyebabkan pengangkutan sering terlambat,” jelasnya.

Namun, ia menilai persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah lemahnya sosialisasi kebijakan di tingkat bawah. Udin menekankan pentingnya peran kelurahan dalam memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat.

“Kalau kami di DPRD, tentu memaksimalkan fungsi sosialisasi. Kelurahan harus menjadi ujung tombak agar masyarakat paham betul kebijakan yang berlaku,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kebingungan publik terkait program sampah gratis berdampak langsung pada penurunan retribusi sampah. Menurutnya, penurunan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kebijakan penggratisan bagi kelompok tertentu, tetapi juga karena menurunnya kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi.

“Karena masyarakat merasa pernah dijanjikan gratis, akhirnya tingkat kepatuhan membayar juga turun. Penagihan jadi rendah,” ujarnya.

Ia menilai kondisi ini sebagai pembelajaran politik bagi masyarakat agar lebih kritis dalam menyerap informasi kampanye.

“Masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi. Jangan sampai dijanjikan gratis, tapi ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku,” katanya.

Selain itu, dia juga menyoroti kondisi armada pengangkut sampah yang dinilai sudah banyak membutuhkan revitalisasi. Dokter Udin mengungkapkan bahwa pada akhir masa pemerintahan sebelumnya, telah dianggarkan pembelian armada baru, termasuk armada berbasis listrik, namun belum dijalankan oleh pemerintahan saat ini.

“Armada kita banyak yang butuh revitalisasi. Penambahan armada sangat penting, apalagi yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, biaya bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu beban terbesar dalam pengelolaan persampahan dan kerap menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum.

“BBM ini biayanya besar dan selalu jadi objek pemeriksaan. Maka perlu efisiensi dan pembenahan sistem,” jelasnya.

Untuk mengurai bottleneck di lapangan, ia mendorong adanya penambahan sarana perbaikan armada dan keterlibatan pihak ketiga agar pengelolaan tidak hanya didominasi oleh satu instansi teknis.

“Kita dorong bisa melibatkan pihak ketiga, entah melalui PU atau kecamatan. Tinggal disesuaikan dengan aturan pengadaan barang dan jasa,” tuturnya. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar