Pelayanan Dasar Masih Tertinggal, Warga Tamalate Tumpahkan Keluhan di Reses Andi Makmur

MAKASSAR, BKM — Persoalan pelayanan dasar kembali mencuat di Kecamatan Tamalate. Mulai dari keterbatasan dukungan UMKM, kebutuhan beasiswa pendidikan, hingga buruknya infrastruktur dan pengelolaan sampah, menjadi keluhan utama warga yang disampaikan dalam reses anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, Kamis (12/2/2026).

Reses Kedua Masa Sidang II Tahun Anggaran 2025/2026 tersebut digelar di dua lokasi, yakni Jalan Mallengkeri Raya, Kelurahan Mangasa, dan Kompleks BTN Hartaco Indah Blok V, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate.

Di titik pertama, warga menyoroti perlunya dukungan nyata bagi usaha mikro dan akses pendidikan. Sejumlah warga meminta bantuan UMKM untuk menopang ekonomi keluarga serta beasiswa bagi anak-anak mereka. Selain itu, sarana keagamaan juga menjadi perhatian, dengan permintaan pengadaan Al-Qur’an dan kipas angin untuk menunjang kegiatan TPQ.

Sementara di titik kedua, keluhan warga mengarah pada ketimpangan penanganan infrastruktur. Jalan di BTN Hartaco Indah, tepatnya di depan SMP Negeri 18 Makassar, disebut telah berulang kali diusulkan untuk diaspal, namun hingga kini belum juga terealisasi. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas warga dan keselamatan pengguna jalan.

Tak hanya itu, masalah angkutan sampah akibat rusaknya armada di Kelurahan Parang Tambung juga menjadi sorotan. Warga menilai buruknya pelayanan persampahan berdampak langsung pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Andi Makmur menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi warga melalui koordinasi dengan camat, lurah, dan dinas teknis terkait.

“Ini menyangkut pelayanan dasar masyarakat. Setelah reses akan ada pertemuan dengan camat dan lurah untuk memastikan persoalan ini dibahas secara serius dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan akan melakukan diskusi dengan dinas teknis untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan sejumlah usulan, khususnya pengaspalan jalan, belum masuk dalam skala prioritas pembangunan.

“Kalau memang ada kendala teknis atau administratif, itu yang akan kita buka bersama. Aspirasi warga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tuturnya. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar