PDIP Soroti Penindakan Bangunan di Atas Drainase

‎MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Makassar, dr Udin Shaputra Malik, menyoroti langkah penertiban bangunan yang berdiri di atas saluran drainase yang dilakukan pemerintah kota.
Dokter Udin menegaskan, penindakan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkeadilan, bukan hanya menyasar pelaku usaha kecil, sementara bangunan skala besar luput dari tindakan.
‎‎Anggota DPRD Makassar ini menilai pembongkaran bangunan rumah makan di kawasan Datumusenng yang berdiri di atas drainase menjadi bukti bahwa pemerintah serius menata fungsi saluran air. Namun, menurutnya, ketegasan tersebut harus dibarengi dengan konsistensi terhadap seluruh bangunan yang melakukan pelanggaran serupa.

‎‎”Kami mendukung penertiban demi kepentingan lingkungan dan pencegahan banjir. Tapi yang perlu digarisbawahi, penindakan jangan tebang pilih kalau ada bangunan lain, termasuk pusat perbelanjaan atau gedung besar yang menggunakan drainase untuk kepentingan parkir atau bangunan tambahan, itu juga harus ditertibkan,” ungkapnya, Jumat (6/2).
‎‎Anggota Komisi A DPRD Makassar itu menilai, publik saat ini semakin kritis dan mudah membandingkan kebijakan di lapangan. Ketika penindakan hanya menyasar satu pihak, sementara pelanggaran serupa dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa tergerus. “Jangan sampai muncul kesan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Penataan kota harus menghadirkan rasa keadilan, bukan sekadar menunjukkan ketegasan,” ujarnya.

‎Ia juga mengingatkan bahwa fungsi drainase adalah kepentingan publik yang menyangkut keselamatan warga. Oleh karena itu, setiap bangunan yang menutup atau memanfaatkan saluran air di luar peruntukan harus dievaluasi secara menyeluruh, termasuk izin dan dampak lingkungannya.
‎‎Ia meminta pemerintah kota melalui dinas terkait untuk melakukan pendataan terbuka terhadap seluruh bangunan yang berdiri di atas atau menutup drainase di Kota Makassar. Langkah tersebut dinilai penting agar penertiban tidak bersifat reaktif, melainkan menjadi kebijakan yang terencana.
‎‎”Kalau mau serius mengatasi banjir dan genangan, jangan parsial lakukan audit menyeluruh, umumkan ke publik, lalu tindak sesuai aturan. Di situ baru masyarakat melihat pemerintah benar-benar hadir,”tuturnya. (ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar