Mesakh: SMP Negeri Mendesak Dibangun di Wilayah Panaikang

MAKASSAR, BKM — Anggota DPRD Kota Makassar, Mesakh Raymond Rantepadang, menyerap berbagai aspirasi warga saat melaksanakan reses di Jalan Haji Kalla 2, RT 08 RW 03, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kamis (12/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, hingga persoalan bantuan sosial yang dinilai masih belum tepat sasaran.

Legislator PDIP Makassar ini mengungkapkan, kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut secara umum sudah mulai mengalami perbaikan. Namun, masih ada kebutuhan mendesak yang harus segera diperjuangkan, khususnya pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di wilayah padat penduduk yang masih minim fasilitas pendidikan.

“Kalau melihat kondisi sekarang, kebutuhan paling mendesak adalah pembangunan SMP negeri di wilayah ini. Beberapa kawasan masih tergolong blank spot zonasi sekolah negeri, sehingga banyak anak tidak mendapatkan sekolah sesuai domisili,” ujarnya.

Ia menilai kawasan Panaikang dan sekitarnya membutuhkan tambahan sekolah negeri karena jumlah penduduk yang cukup padat, sementara akses zonasi sekolah masih terbatas. Aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk masuk dalam perencanaan pembangunan.

“Kami akan menyampaikan kepada pemerintah kota dan Wali Kota Makassar agar pembangunan SMP negeri di wilayah ini bisa direncanakan. Penduduk di sini cukup padat dan membutuhkan fasilitas pendidikan yang memadai,” katanya.

Selain pendidikan, persoalan bantuan sosial juga menjadi sorotan warga. Mesakh menilai pemutakhiran data dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional perlu dilakukan secara berkala agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Ia menjelaskan, dalam sistem bantuan sosial terdapat kategori desil sebagai dasar penentuan penerima. Kelompok desil 1 hingga desil 4 merupakan prioritas utama penerima bantuan karena masuk kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.

“Desil 1 sampai desil 4 itu yang lebih diutamakan untuk mendapat bantuan. Karena itu data harus betul-betul valid agar yang menerima memang warga yang layak,” jelasnya.

Menurutnya, masih ditemukan kasus warga yang tergolong mampu tetapi menerima bantuan, sementara warga kurang mampu justru tidak terdata. Kondisi tersebut perlu diperbaiki melalui verifikasi dan validasi lapangan.

“Data harus terus diperbarui. Jangan sampai ada warga yang sebenarnya mampu tetapi menerima bantuan, sementara yang layak justru tidak terakomodasi,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar proses pemutakhiran data dilakukan melalui musyawarah di tingkat kelurahan dengan melibatkan semua unsur masyarakat, seperti RT/RW, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah setempat. Langkah ini penting agar penentuan data penerima tidak bersifat subjektif.

“Semua pihak harus terlibat dalam musyawarah kelurahan untuk memverifikasi data sebelum dikirim ke pemerintah pusat. Dengan begitu, penentuan penerima bantuan bisa lebih objektif dan sesuai kondisi lapangan,” tandasnya. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar