Kasrudi Dorong Pemerataan Pembangunan Lewat Reses di Kelurahan Borong

MAKASSAR, BKM — Anggota DPRD Kota Makassar, Kasrudi, melaksanakan Reses Kedua Masa Sidang Kedua Tahun Anggaran 2025/2026 di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Toddopuli 15 Baru Lorong 3 Nomor 3, serta Jalan Bitoa Baru Lorong 6 Nomor 6, Jumat (13/2/2026).

Reses ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan dan kebutuhan mendesak yang selama ini dirasakan di lingkungan permukiman. Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD diwajibkan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing guna memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terserap.

“Semua anggota DPRD turun ke dapil masing-masing. Saya kebetulan berada di titik ketujuh yang berlokasi di Kelurahan Borong,” ungkapnya.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan krusial mencuat. Mayoritas aspirasi berkaitan dengan kondisi jalan lingkungan yang rusak, drainase yang tidak berfungsi optimal, minimnya penerangan jalan, hingga kebutuhan pemasangan kamera pengawas (CCTV) demi menjaga keamanan wilayah.

Anggota Komisi B DPRD Makassar ini menilai pembangunan di Kota Makassar harus dilakukan secara merata dan berkeadilan, tidak hanya terfokus pada jalan-jalan poros utama, tetapi juga menjangkau lorong-lorong dan kawasan pemukiman warga.

“Pembangunan jangan hanya terlihat di jalan poros. Jalan-jalan kecil dan lorong-lorong juga perlu mendapat perhatian karena di situlah aktivitas masyarakat berlangsung setiap hari,” tegasnya.

Terkait prioritas hasil reses, Ia memastikan perbaikan infrastruktur jalan menjadi fokus utama yang akan diperjuangkan di DPRD karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Selain itu, persoalan drainase dan lampu jalan juga masuk dalam skala prioritas.

“Yang paling utama tentu jalan. Setelah itu drainase dan lampu jalan. Warga juga banyak menyampaikan keluhan terkait KIS,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem keamanan lingkungan melalui pemasangan CCTV. Menurutnya, maraknya tawuran dan gangguan keamanan di Kota Makassar tidak lepas dari lemahnya pengawasan di ruang-ruang publik.

“CCTV sangat penting sebagai langkah pencegahan. Kami mendorong pemerintah kota agar memaksimalkan pengawasan melalui CCTV,” katanya.

Lebih lanjut, Ia meminta peran aktif dunia usaha dalam mendukung keamanan lingkungan. Ia mendorong agar pemasangan CCTV menjadi salah satu syarat dalam proses perizinan usaha.

“Pengusaha juga harus ikut berkontribusi. Sebelum izin usaha disetujui, sebaiknya mereka menyiapkan CCTV di area usahanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial,” tuturnya. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar