Irwan Hasan Reses di Mariso, Warga Keluhkan KIS Nonaktif, Posyandu, Hingga Sampah

MAKASSAR, BKM — Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, melaksanakan Reses Kedua Masa Sidang Kedua Tahun Anggaran 2025/2026, Jumat (13/2/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di daerah pemilihan (dapil) V yang meliputi Kecamatan Tamalate, Mamajang, dan Mariso.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menyerap berbagai aspirasi warga pada dua titik reses, yakni di Jalan Rajawali 2 Nomor 104, RT 01 RW 02, Kelurahan Lette, serta di Jalan Nuri Lorong 301, RT 04 RW 03, Kelurahan Mariso.

Pada titik ketujuh di Kelurahan Lette, warga menyampaikan sejumlah keluhan dan usulan, di antaranya permintaan bantuan pembangunan posyandu, kebutuhan informasi terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinonaktifkan, pengerukan drainase, hingga permohonan bantuan kain kafan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar ini menyatakan komitmennya untuk mengawal dan menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian serius di DPRD Makassar.

“Insyaallah saya akan cari tahu dan menjadikan ini sebagai atensi, termasuk usulan posyandu yang disampaikan warga. Selama bisa dibantu, tentu akan saya bantu,” ujar Irwan.

Sementara itu, pihak kelurahan menjelaskan bahwa KIS dapat dinonaktifkan secara otomatis apabila tidak digunakan selama tiga bulan berturut-turut. Oleh karena itu, warga diimbau agar tetap memanfaatkan fasilitas KIS sesuai peruntukannya.

Memasuki titik reses kedelapan di Kelurahan Mariso, warga mengeluhkan persoalan pengangkutan sampah yang dinilai belum optimal, serta mempertanyakan sistem desil penerima bantuan sosial, khususnya mengapa warga dengan desil 5 dan 6 tidak lagi menerima bantuan dibandingkan desil 1 hingga 4.

Ia menilai permasalahan persampahan di lingkungan tersebut terjadi akibat kurangnya koordinasi antara RT dan RW dengan warga.

“Masalah sampah ini sebenarnya bisa diatasi dengan koordinasi yang baik di tingkat RT dan RW. Begitu juga dengan persoalan desil, perlu pendataan dan komunikasi yang jelas terkait kondisi warganya,” jelasnya.

Ia juga mendorong masyarakat untuk mengikuti program urban farming sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga sekaligus memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.

Sementara itu, pihak kelurahan menjelaskan bahwa pengangkutan sampah memiliki jadwal tertentu. Warga diimbau untuk menyesuaikan waktu pembuangan sampah dan menyimpannya sementara di depan rumah agar dapat diangkut sesuai jadwal.

Reses tersebut diharapkan menjadi sarana efektif untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan DPRD Makassar, sekaligus memastikan aspirasi warga dapat ditindaklanjuti secara nyata. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar