Tenri Uji Desak Kepastian Relokasi Pasar Barombong

MAKASSAR, BKM–Rencana penertiban pedagang di kawasan Barombong kembali menuai sorotan. Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Tenri Uji Idris, angkat suara menyusul kegelisahan para pedagang yang hingga kini belum memperoleh kejelasan terkait lokasi relokasi.

Ia mengaku, kabar penertiban tersebut datang secara tiba-tiba dan memunculkan kekhawatiran besar di kalangan pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas jual beli di kawasan itu. Bukan semata menolak penataan, tetapi lebih pada ketidakpastian masa depan yang mereka hadapi.

“Rasanya sesak saat laporan itu sampai di meja saya. Saya membayangkan sahabat-sahabat pedagang kehilangan tempat mencari nafkah, sementara relokasi belum juga terlihat,”ungkapnya, Minggu (5/4).

Menurut Andi Tenri Uji, selama ini ia berupaya menenangkan keresahan pedagang dengan harapan pemerintah akan menghadirkan solusi yang layak. Namun, langkah penertiban yang berjalan lebih cepat dibanding kepastian relokasi membuatnya merasa perlu menyampaikan sikap secara terbuka. Bagi Andi Tenri, Barombong bukan sekadar wilayah pinggiran kota. Kawasan tersebut dinilainya sebagai ruang hidup sekaligus harapan ekonomi masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya mendapat perhatian.

“Setiap turun reses, aspirasi soal pasar selalu dititipkan tapi sampai hari ini, belum ada jawaban. Jujur, ada rasa malu setiap saya kembali ke Barombong,” katanya.

Anggota DPRD Makassar ini menilai, kondisi di lapangan justru menunjukkan ironi. Di tengah potensi hasil laut dan sektor pertanian yang melimpah, para pedagang lokal masih kesulitan mendapatkan tempat usaha yang tetap dan layak. “Barombong punya potensi luar biasa, tapi pedagangnya tidak punya rumah sendiri. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tanpa solusi konkret, dampak ekonomi bisa meluas. Aktivitas perdagangan dikhawatirkan bergeser ke daerah lain yang lebih siap menyediakan fasilitas, sehingga berpotensi merugikan perputaran ekonomi Kota Makassar. “Kalau tidak segera direlokasi, masyarakat mau ke mana, ke Gowa Ke Takalar? Ini bukan hanya soal tempat jualan, tapi soal menjaga ekonomi tetap berputar di Makassar,” ujarnya.

Meski demikian, Anggota DPRD Makassar ini menegaskan bahwa penataan kota tetap merupakan langkah penting. Hanya saja, kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan keberlangsungan hidup masyarakat kecil. “Menata kota itu perlu, tapi jangan sampai mematahkan semangat mereka yang berjuang di bawah terik matahari,” tuturnya.

Ia pun mendesak Pemerintah Kota Makassar bersama PD Pasar dan instansi terkait untuk segera menghadirkan solusi konkret berupa relokasi yang manusiawi dan representatif. Menurutnya, keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan publik. (ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar