Dewan Minta Tingkatkan Edukasi Terkait Sampah

MAKASSAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar masih menerima laporan masyarakat mengenai sampah yang menumpuk di drainase.Bahkan adua hingga sekitar 10 dalam sehari. Persoalan sampah dan drainase memang masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Makassar.

Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Andi Pahlevi menilai penanganan persoalan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan penindakan, tetapi membutuhkan perubahan pola pikir serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.
Legislator Fraksi Geridra Makassar ini mengaku regulasi terkait penanganan sampah sebenarnya telah dimiliki Pemerintah Kota Makassar, termasuk aturan penegakan yang melibatkan Satpol PP. Namun menurutnya, penerapan sanksi semata tidak akan menyelesaikan persoalan jika kesadaran masyarakat masih rendah.

“Perda terkait penegakan sebenarnya sudah ada dan Satpol PP juga sudah menjalankan tugasnya. Tetapi menurut saya yang paling penting sekarang bukan hanya bicara soal denda atau penindakan, melainkan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat. Persoalan sampah ini tidak akan pernah selesai kalau pola pikir masyarakat tentang kebersihan masih rendah,” ungkapnya, Senin (11/5).
Ia menilai langkah paling efektif saat ini adalah memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara pengelolaan sampah yang benar. Sebab, volume sampah di Kota Makassar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

“Kalau saya melihat, solusi yang paling efektif itu memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola sampah dengan baik. Karena sekarang volume sampah kita sudah sangat tinggi dan sudah masuk kategori mengkhawatirkan bahkan sekarang mulai dipikirkan bagaimana sampah ini bisa dimanfaatkan menjadi pembangkit energi,” katanya.
Ia juga menyinggung hasil kunjungan DPRD Makassar ke sejumlah daerah di Pulau Jawa yang dinilai berhasil membangun sistem drainase dan kebersihan lingkungan secara baik. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya dapat menjadi contoh bagi Kota Makassar.

“Kami pernah melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Pulau Jawa dan melihat langsung bagaimana drainasenya sangat bersih sampai ikan bisa hidup di dalam salurannya. Itu menunjukkan bahwa persoalan kebersihan sebenarnya bisa ditangani kalau ada dukungan masyarakat. Hal seperti itu juga sangat mungkin diterapkan di Makassar,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Drainase dan SDA Dinas PU Makassar, Luomanul Hakim mengungkapkan pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam menangani persoalan drainase dan sampah, termasuk mendorong budaya gotong royong di tengah masyarakat.

Menurutnya, pengerukan drainase rutin dilakukan di sejumlah titik yang mengalami sedimentasi dan penyumbatan akibat tumpukan sampah.
“Kami terus mendorong keterlibatan masyarakat melalui budaya gotong royong dan secara rutin melakukan pengerukan drainase di berbagai lokasi. Karena memang persoalan utama kita saat ini adalah sedimentasi dan sampah yang masuk ke saluran air,” ujarnya.
Ia menyebut volume sampah di Kota Makassar saat ini mencapai sekitar 1.200 ton per hari. Kondisi itu menjadi tantangan besar karena kapasitas penampungan sampah yang dimiliki pemerintah semakin terbatas.

“Kapastitas penampungan kita memang sudah sangat terbatas. Karena itu pemerintah sementara berupaya membangun fasilitas 3R di beberapa titik untuk meminimalisir sampah yang masuk ke TPA. Ini menjadi salah satu solusi yang sedang didorong,” katanya.
Ia juga menjelaskan sedimentasi pada saluran drainase menjadi salah satu faktor utama penyebab genangan air di sejumlah wilayah Kota Makassar. Dimensi saluran yang kecil ditambah tumpukan sampah membuat aliran air tidak berjalan maksimal.

“Banyak saluran drainase dimensinya kecil dan dipenuhi sedimentasi serta sampah, sehingga debit air tidak bisa berjalan lancar. Makanya pemerintah melakukan penutupan drainase di beberapa titik, tetapi tetap disiapkan tali air untuk aliran,” jelasnya.

Selain itu, Dinas PU Makassar mencatat terdapat sekitar seribu aduan masyarakat terkait persoalan drainase dan genangan air melalui layanan pengaduan pemerintah.
“Kalau ada titik drainase yang perlu dibersihkan atau ada usulan masyarakat, kami siap turun melakukan kerja bakti bersama personel dan peralatan yang ada. Karena persoalan ini memang perlu dikerjakan bersama antara pemerintah dan masyarakat,” tuturnya. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar